Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu resmi menerima SK Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai P3KP Sumatra III. SK ini menjadi dasar pelaksanaan program peningkatan kualitas sanitasi dan permukiman kumuh di kawasan Danau Dipo Boncah Balong.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatra III, Yenni Sofyan Mora, ST, M.Si, di hadapan jajaran OPD dan undangan yang hadir pada Senin (4/8/2025).
Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa Rokan Hulu menjadi salah satu dari 10 wilayah prioritas nasional yang menerima SK, setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Kementerian.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras tim Dinas Perkim, Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk menata kawasan Danau Dipo Boncah Balong agar lebih sehat, tertata, dan layak huni,” ujar Bupati Anton.
Fokus Penanganan Kawasan Kumuh Danau Dipo Boncah Balong
Program penanganan kawasan kumuh Rokan Hulu 2025 tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga penguatan lingkungan sosial. Beberapa permasalahan utama di kawasan tersebut meliputi:
- Jalan lingkungan yang rusak
- Keterbatasan akses air bersih
- Drainase yang belum memadai
- Kurangnya ruang terbuka dan sistem pengelolaan sampah
Penanganan yang direncanakan meliputi:
- Perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase
- Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)
- Pembangunan jalur pedestrian yang ramah lingkungan
Komitmen Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Bupati Anton mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan program ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya, mengingat Kabupaten Rokan Hulu telah menyiapkan data RTLH yang telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, Yenni Sofyan Mora selaku Kepala Balai P3KP Sumatra III mengapresiasi antusiasme dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Ia menegaskan bahwa penetapan Danau Dipo Boncah Balong sebagai prioritas nasional merupakan hasil kerja kolektif yang patut diapresiasi.
“Ini pencapaian luar biasa. Dari sekian banyak usulan kawasan kumuh, hanya 10 yang ditetapkan sebagai prioritas nasional. Rokan Hulu berhasil masuk salah satunya,” ungkap Yenni.
Yenni juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, camat, lurah, dan kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan fisik proyek. Plakat program akan diserahkan ke pusat pada awal Agustus, dan jika tidak ada masa sanggah, kontrak proyek ditargetkan mulai pertengahan September 2025.
Transformasi Danau Dipo: Dari Kumuh ke Kawasan Layak Huni
Program penanganan kawasan kumuh di Danau Dipo Boncah Balong diharapkan menjadi simbol perubahan positif. Dengan kolaborasi semua pihak, kawasan ini ditargetkan menjadi hunian yang nyaman, sehat, dan membanggakan untuk generasi mendatang.
Komentar